Baca Juga: Hari Kebangkitan Nasional Ditandai Dengan Tentara Menjadi Petani
Ia ingin negara kembali menjadi pengarah utama. Bukan membunuh pasar, tetapi menundukkan pasar agar bekerja untuk kepentingan nasional.
Inilah sebabnya pidato itu penting: ia menandai kembalinya negara sebagai aktor utama dalam imajinasi ekonomi Indonesia.
Lama saya menyimak pidato itu dan meringkaskan tiga pesan utama.
Pertama, Indonesia harus menghentikan kebocoran kekayaan nasional.
Ini pesan paling kuat. Prabowo melihat masalah Indonesia bukan terutama kemiskinan sumber daya, tetapi kelemahan tata kelola.
Indonesia punya sawit, batu bara, nikel, gas, laut, hutan, dan pasar domestik raksasa.
Tetapi jika harga ekspor dimanipulasi, tonase diperkecil, laba dipindahkan, dan devisa diparkir di luar negeri, kekayaan itu tidak menjadi sekolah, rumah sakit, pupuk, riset, dan gaji guru.
Dalam pidato itu, Prabowo sebenarnya sedang menyerang satu penyakit lama ekonomi Indonesia: negara yang kaya di atas kertas, tetapi miskin dalam kualitas hidup rakyatnya.
Ia ingin publik memahami bahwa kebocoran ekonomi bukan konsep abstrak. Kebocoran itu berarti jalan desa yang tak selesai, irigasi rusak, laboratorium kampus yang tertinggal, hingga anak muda pintar yang gagal mendapat pendidikan layak.
Oleh karena itu, pidato ini bukan sekadar kritik ekonomi. Ini juga kritik moral. Prabowo ingin membangun kesadaran bahwa membiarkan kekayaan nasional bocor adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi mendatang.
Dalam narasi ini, nasionalisme bukan lagi sekadar bendera dan lagu kebangsaan, tetapi keberanian menjaga agar hasil bumi Indonesia benar-benar kembali kepada rakyat Indonesia.
Kedua, negara harus kembali memimpin ekonomi strategis.
Pasal 33 UUD 1945 menjadi fondasi moral pidato ini. Cabang produksi penting dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ini bukan sekadar kalimat konstitusi. Dalam pidato Prabowo, ia menjadi doktrin ekonomi.