Ia juga menyoroti sikap sebagian developer yang dinilai tidak hadir saat warganya mengalami kesulitan.
“Yang paling prihatin adalah saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan
yang nyaman dan aman bagi hunian, tidak pernah datang menemui para konsumennya yang hari ini berteriak-teriak,” paparnya.
Menurut KDM, sebagian pengembang justru lebih fokus mengajukan izin pembangunan baru, sementara masalah lama belum terselesaikan.
Baca Juga: Banjir Parah Rendam Telukjambe Karawang, Rumah Panggung KDM hingga Sekolah Terendam Lebih 3 Meter
Minta Solusi Bersama, Bukan Salahkan Pemerintah
KDM menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
Ia menilai, penanganan banjir di kawasan perumahan harus melibatkan semua pihak, termasuk developer yang sebelumnya memperoleh keuntungan dari penjualan properti.
“Jangan segala sesuatu dibebankan kepada pemerintah. Jangan segala sesuatu dibebankan semuanya kepada pemerintah karena bagaimana pun ketika mengembangkan perumahan pasti dulu mendapatkan keuntungan,” tegasnya.
Ia pun mendorong adanya dialog terbuka antara warga, pemerintah daerah, dan pihak developer untuk mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang agar banjir tidak terus berulang.
Polemik banjir di Perumahan Harapan Indah Bekasi ini kembali membuka diskusi publik tentang tanggung jawab pengembang,
tata kelola drainase, serta perencanaan kawasan hunian yang berkelanjutan di wilayah rawan banjir. *****