“Menurut UUD Pasal 11, kerja sama internasional yang membebani keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR,” jelas Mahfud.
“Tapi kita tidak pernah dengar kapan kontrak itu dibahas, siapa yang bertanggung jawab, dan di mana dokumennya,” imbuhnya.
Mahfud menilai, absennya kejelasan pertanggungjawaban hukum dalam proyek besar semacam ini mencerminkan lemahnya politik hukum dalam mengawal kebijakan strategis.
Kasus Pertamina dan Perubahan Arah Perkara
Selain itu, Mahfud juga menyinggung kasus di Pertamina yang sempat mencuat dengan isu minyak oplosan.
Dalam perkembangannya, perkara tersebut justru berubah arah menjadi dugaan manipulasi kontrak.
Perubahan fokus perkara ini, menurut Mahfud, menimbulkan tanda tanya di tengah publik.
“Ketika arah perkara berubah, publik bertanya-tanya : sebenarnya apa yang sedang diusut dan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Mahfud menilai, ketidakjelasan seperti ini memperkuat persepsi bahwa hukum mudah berubah arah ketika menyentuh kepentingan besar.
Dugaan Beban Politik dalam Penegakan Hukum
Dari berbagai kasus tersebut, Mahfud menyimpulkan adanya dugaan beban politik dalam proses penegakan hukum.
Ia menduga, tekanan politik tertentu membuat hukum tidak berjalan lurus dan konsisten.
“Kalau normal saja, tinggal diperintahkan. Kalau bersih, klarifikasi. Kalau bersalah, proses hukum,” ucap Mahfud.
“Tapi ini tersendat. Mungkin ada beban politik yang kita tidak tahu,” lanjutnya.
Sebagai guru besar Hukum Tata Negara, Mahfud menegaskan bahwa politik hukum seharusnya menjadi fondasi agar hukum tidak tebang pilih dan tidak berhenti sebagai slogan.
Peringatan untuk Masa Depan
Meski menyampaikan kritik tajam, Mahfud menegaskan bahwa pandangannya bukan bertujuan menjatuhkan, melainkan sebagai peringatan serius bagi pembuat kebijakan.
Menurutnya, tanpa keberanian menata politik hukum secara menyeluruh, pola mandeknya kasus besar akan terus berulang dari tahun ke tahun.