Kebutuhan anggaran untuk respons bencana selama ini diambil dari cadangan yang dikelola oleh BNPB, sementara pengajuan tambahan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.
“Dana cadangan bencana masih aman. Kalau BNPB mengajukan tambahan, pemerintah sudah siap,” kata Purbaya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan mendesak seperti bantuan logistik, perbaikan jaringan listrik, air bersih, hingga pembangunan fasilitas vital dapat segera dibiayai tanpa menunggu proses panjang.
Siap Tambah Anggaran Jika Tanggap Darurat Melebar
Menkeu juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu menggelontorkan dana tambahan apabila kondisi lapangan membutuhkan respons yang lebih besar, termasuk dukungan ke perbankan untuk menjaga likuiditas.
"Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi dana ke perbankan. Ini untuk memastikan semua pihak yang butuh dukungan bisa mendapatkannya," jelasnya.
Purbaya menyebut bahwa fleksibilitas fiskal menjadi kunci agar proses penanganan bencana tidak terhambat oleh birokrasi anggaran.
Belanja Pemulihan Akan Dorong Aktivitas Ekonomi Daerah
Selain memastikan stabilitas fiskal, Purbaya juga menyoroti bahwa proses rehabilitasi pascabencana di Sumatera berpotensi menjadi momentum untuk memperbaiki infrastruktur ekonomi wilayah.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama kementerian terkait akan merancang model pemulihan yang tidak hanya sekadar mengganti kerusakan, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa depan.
“Perbaikan fasilitas publik akan mendorong aktivitas ekonomi, terutama pada sektor konstruksi dan jasa-jasa penunjang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemulihan ini akan dilakukan secara bertahap, mengutamakan akses jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan serta pendidikan yang rusak akibat bencana.
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Hambatan Anggaran
Purbaya kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga memastikan bahwa proses pembangunan kembali berjalan cepat dan terukur.