WartaPesona.com - Labuan Bajo, 13 November 2025. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam membangun destinasi pariwisata yang aman, berdaya saing, dan tangguh terhadap risiko bencana.
Komitmen ini disampaikan saat BPOLBF menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Rencana Penanggulangan Bencana untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo tahun 2025–2029 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bintang Flores Hotel, Labuan Bajo, pada Kamis pagi (13/11/2025).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam memastikan pariwisata di Labuan Bajo yang berstatus Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), mampu menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah kepulauan dan perbukitan.
Baca Juga: Kunker Deputi Kemenpar Pimpin Pembinaan SDM dan Organisasi BPOLBF di Labuan Bajo
Pemerintah Daerah: RPB Wujud Keseriusan dalam Penanggulangan Bencana
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat, Laurensius Y.A. Nabu, menegaskan bahwa penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan masyarakat dan wisatawan.
“Labuan Bajo adalah kebanggaan nasional. Namun, di balik keindahannya, ada potensi bencana yang harus kita antisipasi secara sistematis. Dokumen RPB menjadi pijakan penting untuk menghadirkan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan siap menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Laurensius menekankan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong penerapan kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan pembangunan sektor pariwisata.
BPOLBF: Ketangguhan Destinasi adalah Fondasi Keberlanjutan Pariwisata
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, menyoroti bahwa kesiapan sebuah destinasi tidak lagi hanya diukur dari kualitas atraksi dan fasilitas, tetapi juga dari ketahanan wilayah dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam.
“BPOLBF terus mendorong pengembangan kawasan Parapuar sebagai destinasi terpadu yang ramah lingkungan, aman, dan inklusif. Keamanan pengunjung dan masyarakat adalah bagian dari standar keberlanjutan pariwisata,” tegas Dwi.
Ia juga menekankan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dan pelaku industri perlu diperkuat melalui pelatihan, mitigasi, dan koordinasi cepat antar lembaga, mengingat Labuan Bajo berada di wilayah rawan seperti longsor, kebakaran hutan, dan kecelakaan maritim.
“Kolaborasi menjadi kunci. Kita sudah melihat contoh koordinasi cepat dalam penanganan longsor di Wae Rebo dan kecelakaan kapal. Ini bukti bahwa kerja sama lintas sektor harus terus ditingkatkan,” imbuhnya.
Baca Juga: Labuan Bajo Lebih Bersih: BPOLBF Rutin Gelar Gerakan Wisata Bersih Setiap Jumat
BNPB: Dokumen RPB Jadi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadhirah Seha Nur, menjelaskan bahwa penyusunan RPB KSPN Labuan Bajo telah melalui proses yang panjang, melibatkan diskusi teknis, pemetaan risiko, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.
“Labuan Bajo kaya akan keindahan alam dan budaya, tetapi juga memiliki kerentanan terhadap bencana. RPB hadir untuk memastikan setiap rencana pembangunan daerah, termasuk RPJMD yang selaras dengan prinsip keselamatan, ketahanan, dan keberlanjutan,” jelasnya.