berita

Prabowo Ingin Biaya Haji Terus Turun, Waktu Tunggu Diupayakan Kurang dari 26 Tahun

Rabu, 22 Oktober 2025 | 08:35 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2025 - WartaPesona.com (PresidenRI.go.id)

Ringkasan :

  1. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya haji dan mempercepat waktu tunggu keberangkatan jemaah Indonesia.
  2. Selain itu, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya memberikan izin pembangunan “Kampung Indonesia” di Mekah sebagai hasil diplomasi intensif pemerintah Indonesia.
  3. Sejalan dengan itu, BPIH tahun 2025 disepakati turun menjadi Rp 89,41 juta per jamaah, sedangkan biaya yang dibayar langsung jamaah (Bipih) rata-rata Rp 55,43 juta. 

Ringkasan di atas dihasilkan menggunakan AI.

WartaPesona,com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus menurunkan biaya haji dan mempercepat waktu tunggu jemaah Indonesia agar semakin efisien, transparan, dan berkeadilan.

“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10), yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan.

Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan waktu tunggu keberangkatan haji bisa dipangkas signifikan, dari rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun.

Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: 43 Juta Warga Sudah Nikmati Cek Kesehatan Gratis

“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” jelasnya.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dijadwalkan membahasnya bersama DPR dalam rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini.

Prabowo optimistis target penurunan biaya dan waktu tunggu bisa tercapai karena pemerintah telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya merupakan Badan Penyelenggara Haji.

Pembentukan kementerian ini juga merupakan hasil permintaan resmi dari Pemerintah Arab Saudi, yang menginginkan urusan haji ditangani langsung oleh pejabat setingkat menteri.

Baca Juga: Menpar Widiyanti: Pasar Seni ITB 2025 Bukti Kekuatan Seni dalam Diplomasi Budaya

“Arab Saudi maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Menteri Haji (Gus Irfan) tidak hadir karena sedang di Arab Saudi, berurusan langsung dengan mereka,” kata Prabowo.

Presiden juga menyampaikan kabar menggembirakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah.

Kesepakatan ini lahir setelah pendekatan diplomatik yang intens antara pemerintah Indonesia dan otoritas Saudi.

Halaman:

Tags

Terkini

Donald Trump: Kami Jadi Penjaga Selat Hormuz

Selasa, 14 Juli 2026 | 08:51 WIB