Ringkasan :
- Kementerian Pariwisata bersama BPJPH memperluas sertifikasi halal bagi produk UMKM di 1.500 desa wisata di 15 provinsi.
- Menparekraf Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal.
- BPJPH memastikan pendampingan berkelanjutan, sementara Kepulauan Riau dijadikan contoh sukses pengembangan wisata halal nasional.
Ringkasan di atas dihasilkan menggunakan AI.
WartaPesona.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas program sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata di Indonesia.
Program ini merupakan bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa sejak Juli 2025, program ini telah berjalan di 20 desa wisata percontohan.
Baca Juga: China Siap Lanjutkan Proyek Whoosh, Klaim Bantu Ekonomi Indonesia
Hingga pertengahan Oktober 2025, sebanyak 438 produk UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal. Menurutnya, perluasan sertifikasi ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata.
“Langkah ini menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem wisata halal yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya saat kunjungan ke Desa Wisata Pulau Penyengat, Kepulauan Riau.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menambahkan bahwa sertifikasi halal kini menjadi simbol kualitas dan kepercayaan global.
Ia mengungkapkan dukungan terhadap program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM sesuai arahan Presiden Prabowo, agar lebih mudah diakses dan efisien.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi Kemenpar dan BPJPH, menyebut Kepulauan Riau kini tumbuh sebagai pusat industri halal dan destinasi wisata berbasis nilai religius dan budaya.***