WartaPesona.com - Media sosial (medsos) acapkali disebut sebagai ruang demokrasi, tempat suara masyarakat bisa dengan mudah didengar secara luas.
Meski begitu, ruang digital ini belakangan dinilai semakin penuh manipulasi, terkhusus terkait keberadaan akun ganda dan anonim yang dimanfaatkan oknum "buzzer" untuk menyebar isu dengan agendanya tersendiri.
Situasi inilah yang mendorong munculnya kembali usulan agar setiap warga di Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu akun di tiap platform medsos.
Wacana pembatasan akun media sosial sejatinya sudah pernah mengemuka oleh pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga politisi di Tanah Air. Berikut ini ulasan selengkapnya:
Baca Juga: Jutaan Lapangan Kerja Ditargetkan Lewat 17 Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah
Bambang Haryadi: Efektif Atasi Isu Liar
Terbaru, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi sempat melontarkan gagasan terkait pembatasan satu akun per orang di tiap platform, bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu liar yang kerap muncul di medsos.
Hal itu disampaikan Bambang dalam sesi doorstop dengan wartawan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 12 September 2025.
Bambang menyinggung isu yang sempat beredar mengenai keponakan Presiden RI, Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Isu tersebut menyebutkan Saras mundur dari DPR demi kursi menteri, padahal belum terkonfirmasi kebenarannya.
“Jadi kita kan paham bahwa social media itu benar-benar sangat terbuka dan susah, isu apa pun bisa dilakukan di sana. Kadang kita juga harus cermat juga dalam menanggapi isu social media itu,” terang Bambang.
Baca Juga: Karyawan Hotel Restoran dan Kafe Bergaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh 21 Hingga 2026
Komisi I DPR: Akun Ganda Sangat Merusak
Terpisah, Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh pernah menyoroti dampak buruk akun ganda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran dengan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa, 15 Juli 2025 lalu.