WartaPesona.com- Jakarta Pusat, 21 Juli 2025 — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rano menekankan bahwa perubahan ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun sebelumnya.
Salah satu program prioritas yang disoroti Wagub Rano adalah pemberian pendidikan gratis di sekolah swasta.
Baca Juga: KKMP Melawai: Wujud Nyata Ekonomi Kerakyatan di Ibu Kota
Pemprov DKI tengah memfinalisasi regulasi untuk mengimplementasikan program ini pada tahap awal di 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Program ini menjadi bagian dari strategi Pemprov dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan yang merata di ibu kota.
“Sekolah swasta gratis ini bukan sekadar program, tapi komitmen nyata untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Jakarta tanpa terkecuali,” ujar Rano di hadapan anggota dewan.
Selain pendidikan, Rano juga menanggapi sejumlah isu strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ia menyampaikan bahwa kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, namun tetap diawasi agar alokasi anggaran tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dalam hal penanganan kemacetan, Pemprov DKI terus melanjutkan pembangunan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), memperluas sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan sistem park and ride.
Rano menambahkan bahwa pendekatan yang diterapkan bersifat komprehensif melalui strategi “push and pull,” yaitu membatasi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus memperkuat daya tarik transportasi umum.
Transportasi laut juga mendapat perhatian khusus, terutama di wilayah Kepulauan Seribu. Pemprov tengah memperkuat konektivitas dengan menambah armada kapal, mengembangkan lintasan kapal feeder, menyediakan kapal sekolah, dan mendukung pariwisata bahari lewat layanan kapal wisata.
Terkait penanggulangan banjir, Rano menjelaskan bahwa Pemprov DKI terus melakukan pengadaan lahan untuk normalisasi sungai, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam melanjutkan proyek normalisasi, serta mempercepat pengerukan sedimen di saluran drainase.
Untuk wilayah pesisir, Pemprov berkomitmen menyelesaikan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek NCICD melalui skema multiyears.
Pembangunan waduk, situ, dan embung pun terus dilakukan di sejumlah titik sebagai pengendali banjir sekaligus sumber air baku.