WartaPesona.com- Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani tiga produk hukum yang berperan krusial dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi strategis nasional.
Penandatanganan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025, menandai babak baru dalam pengelolaan aset negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tiga regulasi tersebut meliputi:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, guna memperkuat peran BUMN dalam perekonomian nasional.
Baca Juga: Es Teler Segar: Resep Mudah dan Lezat untuk Mengusir Dahaga di Hari Panas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional.
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, yang menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia, memastikan pengelolaan investasi yang profesional dan akuntabel.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa regulasi ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi investasi strategis, meningkatkan transparansi, serta mendorong optimalisasi pengelolaan aset negara demi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Lesti Kejora: Dari D'Academy hingga Cobaan Rumah Tangga, Tetap Bersinar di Panggung Hiburan
“Dengan adanya regulasi ini, kita akan lebih efektif dalam mengelola investasi dan aset strategis, memastikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan negara,” ujar Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta pejabat tinggi lainnya.
Penandatanganan ini menegaskan langkah konkret pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, memperkuat daya saing BUMN, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.***