Pj. Gubernur Teguh juga menjelaskan upaya Pemprov dalam memperluas jaringan transportasi publik.
Saat ini, cakupan layanan transportasi publik telah mencapai 84,6% luas wilayah Jakarta, dengan integrasi yang terus diperkuat, baik secara fisik, rute, tarif, maupun sistem pembayaran.
Penanganan stunting dan banjir juga menjadi prioritas penting. Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan program pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal tinggi protein, serta memperkuat infrastruktur pengendalian banjir melalui normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan pengerukan sedimen.
Teguh berharap, dengan penjelasan tersebut, Raperda APBD 2025 dapat segera disetujui dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. ***(HA)