Dugaan Penipuan CPNS Bodong di Jatim Tembus Rp20 Miliar, Korban Diiming-imingi Lolos Lewat ‘Seleksi Susulan’

Menurut Ketut, ada pihak yang disebut berasal dari lingkungan institusi militer yang meminta korban tidak melaporkan kasus tersebut.

Korban bahkan disebut mendapat ancaman bahwa uang yang telah diserahkan akan hangus apabila perkara dilaporkan kepada polisi.

Selain itu, korban disebut pernah diberi pemahaman bahwa mereka justru dapat dianggap melakukan tindak pidana penyuapan karena memberikan uang untuk mendapatkan posisi tertentu.

Baca Juga: Razia Jam Kerja di Aceh, Sejumlah ASN Ketahuan Nongkrong di Warkop

“Teman dari instansi yang lain juga mengatakan dan mengancam para korban bahwa justru para korbanlah yang salah, karena korban itu telah melakukan tindak pidana penyuapan,” kata Ketut.

Namun, Ketut belum bersedia mengungkap secara rinci institusi militer yang disebut menjadi perantara dalam kasus tersebut.

“Saya tidak bisa sebutkan detailnya apakah instansinya seperti apa, tapi yang jelas salah satu instansi yang membawa para korban ini merupakan oknum dari instansi kemiliteran,” jelasnya.

Korban Minta Uang Dikembalikan dan Kasus Diusut

Para korban kini berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti aparat penegak hukum secara menyeluruh.

Selain meminta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum, korban juga berharap uang yang telah mereka keluarkan dapat dikembalikan.

Baca Juga: Tingkatkan Profesionalisme ASN! Poltekpar Medan Rampungkan Pelatihan Pariwisata Dasar Angkatan III 2025

Kuasa hukum korban juga berharap proses penyidikan dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta memastikan nama instansi pemerintah yang diduga dicatut dalam modus penipuan tersebut tidak ikut tercoreng.

“Yang diinginkan para korban uang kembali dan juga hukuman untuk pelaku juga dapat dilaksanakan,” tandas Ketut.

Hingga laporan ini diterbitkan, perkara tersebut masih berada dalam proses hukum. Dugaan keterlibatan oknum dari institusi tertentu juga masih memerlukan pembuktian dan pendalaman oleh aparat berwenang.***