WartaPesona.com - Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menjadi peristiwa terkelam dalam dunia sepak bola dunia.
Akibatnya citra sepak bola Indonesia tercoreng salah satunya kejuaraan besar yang akan digelar seperti Piala Dunia U-23 kini terancam.
Tragedi di Kanjuruhan saat ini menjadi sorotan dunia.
Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini ? simak penjelasannya dalam artikel ini.
Dikutip dari Pikiran Rakyat dalam artikel yang berjudul'Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Sebulan Kemudian'
Baca Juga: Korea Utara Semakin Gencar Luncurkan Rudal Balistik, Ada Masalah Dengan AS
Pada konferensi pers, pemerintah menyatakan jumlah korban tewas 125 orang, ditambah 2 dari personel keamanan.
Data tersebut berbeda dengan yang diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak yang menyebut korban meninggal 174 jiwa. Hal itu didapat berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur.
Tidak adanya kesamaan data itu menunjukkan adanya koordinasi yang harus diperbaiki antara semua pemangku kepentingan. Alangkah baiknya ada juru bicara resmi sehingga informasi yang keluar bisa berasal dari satu pintu dan bisa dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan lainnya yang juga banyak mengemuka adalah soal kebijakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Baca Juga: Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik ke Jepang, Ada Apa ?
Setelah kejadian, seorang petinggi PSSI menyebut, hanya Liga 1 yang kompetisinya dihentikan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sementara, liga lainnya masih tetap berjalan sesuai jadwal.
Hal itu tentu memantik komentar miring. PSSI kemudian mengubah keputusannya, menghentikan semua liga yang tengah berjalan. Hal yang memang sejak awal harus dilakukan mengingat seriusnya persoalan yang terjadi.
Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini. Dia telah memerintahkan para menteri secepatnya menyelesaikan persoalan dan memberi bantuan pada korban meninggal dan terluka.
Salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah pembentukan tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) yang diketuai Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Tim itu akan berfokus pada mencari akar masalah dari kerusuhan yang kerap terjadi di sepak bola Indonesia.
Ditargetkan, tim itu bisa memberi laporan hasil kerja kepada Jokowi paling lambat sebulan setelah terbentuk.
PSSI juga telah membuat tim investigasi. Hasilnya, Komisi Disiplin menjatuhkan sanksi kepada Arema FC berupa larangan bertanding di kandang sampai akhir musim dan denda Rp250 juta.
Tak hanya itu, ketua panita pelaksana dan penanggung jawab keamanan pertandingan dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola di Indonesia seumur hidup.
Baca Juga: Korban Tewas Kanjuruhan Bertambah , Ini Fakta Yang Sebenarnya
Kepolisian langsung bergerak sesuai instruksi Kapolri. Mereka menyelidiki adanya unsur pidana dalam kasus itu. Unsur kelalaian dalam pengamanan oleh aparat juga tengah didalami, bahkan beberapa pejabat di kepolisan yang terkait dalam tragedi itu dimutasi.
Harus diakui, penanganan petugas keamanan memang menjadi sorotan dalam kasus ini, mulai dari aparat yang represif sampai penggunaan gas air mata yang sebenarnya dilarang.
Akan tetapi, kita juga harus adil, tak hanya aparat keamanan yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Banyak sisi yang harus digali, seperti mengapa permohonan untuk memajukan jam pertandingan tidak disetujui Liga Indonesia Baru sebagai operator liga, padahal pihak keamanan telah memintanya. Bahkan, provokator penonton yang menyebabkan terjadinya insiden itu harus dituntut secara hukum.
Banyaknya tim yang mengawal kasus ini menjadi harapan besar bagi publik yang menanti penyelesaian secepatnya.
Koordinasi diperlukan agar data yang didapat dari hasil investiagasi bisa membawa perubahan manajeman penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia. Apalagi, banyak pihak yang memang menggantungkan hidupnya dari sepak bola. Semoga!***
(Tim PRMN 12/Pikiran-rakyat.com) (AA)