WartaPesona.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menolak pandangan bahwa korupsi di perusahaan plat merah, Waskita Beton, terjadi karena kelalaian Kementerian BUMN dalam melakukan pengawasan.
Menurutnya, masalah di Waskita Beton terjadi sebelum tahun 2019, ketika perusahaan tersebut menerbitkan surat hutang senilai Rp2 triliun lebih yang kemudian dikorupsi.
Erick Thohir, yang menjabat sebagai Menteri BUMN sejak Oktober 2019, mengatakan bahwa niatnya adalah untuk menyelamatkan BUMN karya dengan menyusun proposal strategi penyelamatan sejak awal 2020 bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Baca Juga: Erick Thohir Menegaskan Dukungannya kepada Jokowi dalam Konteks Cawapres 2024
Mereka juga telah menyewa Boston Consulting Group sebagai konsultan untuk menggabungkan tujuh BUMN karya menjadi satu dan memberikan modal yang kuat.
Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyelewengan dana anak perusahaan Waskita Karya Tbk yang diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp2,5 triliun.
Erick Thohir menyebut ada empat langkah penyelamatan yang telah disiapkan, antara lain menggabungkan BUMN karya, melakukan restrukturisasi keuangan dengan pinjaman perbankan, menyuntikkan dana segar untuk mengatasi masalah arus kas, dan meningkatkan pengelolaan aset.
Erick juga menyebut contoh keberhasilan restrukturisasi maskapai Garuda Indonesia dan mengingatkan agar perbaikan BUMN tidak hanya dilakukan secara terpisah.
Dia menambahkan bahwa BUMN saat ini lebih sehat dibandingkan sebelumnya, dengan rasio hutang terhadap modal sekitar 34 persen, sedangkan sebagai pengusaha seharusnya rasio modal 30 persen dan pinjaman 70 persen.
Baca Juga: Survei terbaru: Elektabilitas Cawapres Sandiaga Uno menguat, bersaing ketat dengan Erick Thohir
Erick menegaskan komitmennya untuk membersihkan BUMN.
Kementerian BUMN telah melaporkan ketidakbenaran yang terjadi di internal BUMN dan anak perusahaannya, dengan 13 BUMN dan anak perusahaannya telah dilaporkan.
Erick juga menjelaskan bahwa penyelesaian masalah dana pensiun membutuhkan waktu 3-5 tahun, karena aturan pengelolaan dana pensiun BUMN telah diubah menjadi pengelolaan bersama di bawah kepemimpinannya.
Erick menekankan bahwa kerjasama dengan Kejaksaan Agung bukan hanya tentang penangkapan, tetapi juga bagian dari koreksi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti di masa depan.