WartaPesona.com – Dukungan kepada Anies Rasyis Baswedan untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2029 bergema setelah Partai Gerakan Rakyat resmi terdaftar sebagai partai politik di Kementerian Hukum, Kamis 23 Juli 2026.
Dalam uanggahanya di akun Instagram @aniesbaswedan, Anies Baswedan menulis pesan;
“Dengan semangat perubahan, Partai Gerakan Rakyat berkomitmen membangun politik yang berpihak kepada rakyat, menjunjung meritokrasi, serta menghadirkan kepemimpinan yang berintegritas.”
Baca Juga: Lelaki Kurir Ini Beredaksi Jijik Setelah Tersenggol Bendera Pelangi LGBTQ
“Pendaftaran badan hukum ini merupakan tahapan awal menuju verifikasi sebagai peserta Pemilu 2029, sekaligus menjadi fondasi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.”
Partai Gerakan Rakyat dalam akun instagramnya @partaigerakanrakyat.id menulis pesan;
“Mengapa Kita Harus Mendukung Partai Gerakan Rakyat?”
"Partai Gerakan Rakyat (PGR) hadir sebagai kekuatan politik baru yang berkomitmen mendobrak sistem politik elitis demi mewujudkan kedaulatan di tangan akar rumput.”
“Berawal dari gerakan moral masyarakat sipil, partai yang dipimpin oleh Sahrin Hamid ini menawarkan model kepengurusan yang egaliter dan transparan.”
“Mendukung partai ini berarti berpartisipasi dalam membangun iklim demokrasi yang lebih inklusif, di mana setiap kebijakan dan keputusan diambil melalui proses musyawarah yang menghargai suara dari tingkat paling bawah.”
“Bagi para pemilih yang menginginkan visi perubahan, partai ini menjadi wadah resmi untuk menyalurkan aspirasi politik bersama Anies Baswedan yang diposisikan sebagai Anggota Kehormatan Utama.”
“Partai Gerakan Rakyat secara terbuka dipersiapkan sebagai kendaraan politik masa depan untuk mengusung kepemimpinan nasional yang mengutamakan keadilan sosial.”
“Dengan mendukung partai ini, masyarakat yang merindukan kepemimpinan berbasis gagasan dan rekam jejak memiliki saluran yang konkret untuk memperjuangkan cita-cita tersebut secara konstitusional.”
“Selain itu, Partai Gerakan Rakyat konsisten mengambil posisi critical support atau dukungan kritis guna memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.”