WartaPesona.com - Kasus hukum yang menjerat videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, terus menjadi perhatian publik, khususnya di kalangan pelaku industri kreatif.
Dugaan mark up anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo tak hanya memicu perdebatan soal hukum, tetapi juga membuka diskusi luas mengenai bagaimana karya kreatif dinilai.
Amsal, yang merupakan Direktur CV Promiseland, sebelumnya didakwa menggelembungkan anggaran proyek sebesar Rp30 juta per desa dari sekitar 20 desa.
Sementara itu, hasil audit menyebutkan nilai wajar proyek tersebut hanya berkisar Rp24,1 juta per desa. Selisih angka inilah yang kemudian menjadi dasar dugaan kerugian negara.
Menjelang pembacaan vonis yang dijadwalkan pada 1 April 2026 di Pengadilan Negeri Medan, berbagai tanggapan terus bermunculan.
Salah satu yang paling menyita perhatian datang dari pengisi suara sekaligus kreator konten, Bimo Kusumo atau yang dikenal sebagai Bimoky.
Baca Juga: Warga Jember Dihebohkan Kebakaran Berulang, Api Diduga Muncul dari Dalam Rumah
“Kreatif Itu Bukan Gratis”
Melalui akun Instagram pribadinya, Bimoky menyampaikan pandangannya terkait kasus tersebut.
Ia menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar perkara individu, melainkan menyentuh pemahaman mendasar tentang nilai dalam industri kreatif.
“Kreatif itu bukan gratis, tapi ternyata bisa dipenjara karenanya,” tulis Bimo dalam unggahannya.
Pernyataan tersebut langsung menuai respons luas dari warganet, terutama mereka yang berkecimpung di bidang kreatif seperti videografi, desain, hingga produksi konten.
Soroti Penilaian RAB yang Dianggap Nol
Dalam penjelasannya, Bimoky menyoroti salah satu poin krusial dalam kasus ini, yakni terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai dasar penilaian.
Ia mengungkap bahwa beberapa komponen pekerjaan dalam proyek video tersebut dinilai nol oleh pihak berwenang.
Komponen tersebut meliputi ide dan konsep, penggunaan alat seperti clip-on mikrofon, serta proses teknis seperti cutting, editing, dan dubbing.