Surat tersebut beredar luas di dunia maya dan menjadi sumber perdebatan.
Dalam surat itu, Mirwan mengaku Pemkab Aceh Selatan kekurangan sumber daya dan membutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah pusat serta provinsi.
Meski demikian, bagi sebagian warga, sikap tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan pemimpin menghadapi situasi genting, terlebih ketika foto umrah kemudian beredar.
Baca Juga: DPR Desak Evaluasi Total Kementerian Kehutanan, Soroti Izin Hutan di Tengah Banjir Sumatera
Gubernur Aceh Mualem : Saya Tidak Teken, tapi Dia Pergi Juga
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Mirwan berangkat ke luar negeri di tengah krisis.
Dalam keterangannya di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat, 5 Desember 2025, Mualem mengatakan:
"Saya tidak teken, walaupun Mendagri yang teken ya sudah itu terserah sama dia."
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh sebenarnya meminta Mirwan untuk menunda keberangkatan, namun keputusan tetap diambil secara sepihak.
"Kami tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi, tapi dia pergi juga, terserah."
Lebih lanjut, Gubernur Mualem menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan.
"Sama Mendagri nanti sanksinya apa," tegasnya.
Kontras dengan Upaya Pemerintah Pusat
Kontroversi ini muncul di saat Presiden Prabowo Subianto dan Menteri kabinet secara intens turun langsung ke lokasi bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk mempercepat penanganan.