WartaPesona.com- Jakarta (Istana Kepresidenan) -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) ke-6 di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Senin (5/5/2025), sebagai forum evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih selama enam bulan pertama.
Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya konsolidasi kebijakan dan sinergi antar-kementerian untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional. Ia menyebut capaian enam bulan terakhir sebagai langkah awal yang strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif dan berpihak pada rakyat.
“Kita telah merumuskan 28 kebijakan substansial dan hampir 200 produk hukum dalam waktu yang singkat. Ini merupakan capaian fundamental untuk memperkuat kebangkitan bangsa,” tegas Presiden.
Namun, Presiden juga mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terlena. Ia mengutip analogi arah kompas, bahwa deviasi kecil di awal dapat berakibat fatal di kemudian hari jika tidak segera dikoreksi.
Karena itu, Presiden mengajak seluruh jajaran untuk melakukan koreksi dini dan membangun evaluasi berbasis data dan dampak nyata di masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menggarisbawahi pentingnya menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pemandu utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya konstitusi, tetapi hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa dari pengalaman panjang perjuangan dan penderitaan,” ujarnya.
Presiden juga mengapresiasi transisi pemerintahan yang berjalan mulus dari Presiden Joko Widodo ke dirinya. Ia menegaskan bahwa komunikasi antar-pemimpin bangsa harus menjadi tradisi kenegaraan yang menjamin kontinuitas dan keberlanjutan pembangunan.
Di akhir sidang, Presiden menyampaikan terima kasih atas komitmen seluruh menteri dan lembaga dalam membangun kerja sama yang harmonis. “Pemerintahan kita tidak harus bising, tapi harus efektif dan berdampak. Dan itu sudah mulai terlihat dalam enam bulan ini,” tutup Presiden.***