Kami tidak ingin sekadar membangun ruang belajar, tapi juga lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak,” ungkap Dody.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa lokasi sekolah rakyat tersebar di berbagai wilayah dari Sumatra hingga Papua.
Dua perguruan tinggi negeri ternama, Universitas Brawijaya dan UNESA, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan di sekolah-sekolah ini.
“Presiden mengarahkan agar sekolah rakyat berdiri di atas lahan seluas 5–10 hektare, dan mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam satu kesatuan sistem. Prototipe dan desain telah disusun oleh Kementerian PU,” jelas Mensos.
Gagasan besar ini berangkat dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan pentingnya memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan merata.
"Kita ingin setiap kabupaten memiliki minimal satu sekolah rakyat dalam lima tahun ke depan.
Fokus utama adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, karena dari sanalah perubahan besar dimulai," tegas Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna Januari lalu.
Komitmen ini dipertegas melalui terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Melalui Inpres tersebut, pemerintah mengintegrasikan berbagai program lintas sektor dengan Sekolah Rakyat sebagai episentrum pembangunan sosial.
Dengan pendekatan yang sistematis, lintas kementerian, dan berorientasi pada masa depan anak bangsa, Sekolah Rakyat bukan hanya proyek fisik, tetapi simbol harapan dan jembatan menuju Indonesia yang adil dan sejahtera.
Pemerintah tak hanya membangun gedung, tapi juga membuka pintu masa depan bagi jutaan anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh keadaan ekonomi.***