WartaPesona.com- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan agar lebih ringkas dan diisi oleh para profesional.
Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/03/2025), bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen BUMN dan memperkuat kepercayaan pasar.
Baca Juga: Indonesia Resmi Bergabung dengan NDB: Babak Baru dalam Transformasi Ekonomi Nasional
“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisaris dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai ratas.
Ia menambahkan bahwa meskipun jumlah komisaris dikurangi, struktur baru tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.
Beberapa posisi komisaris juga tetap akan diisi oleh perwakilan dari kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Keuangan dan kementerian yang membawahi sektor usaha bank tersebut.
Baca Juga: Es Buah Segar: Pelepas Dahaga yang Menyempurnakan Hidangan Lebaran
Selain membahas reformasi struktur komisaris, rapat ini juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi. Menurut Airlangga, meskipun ada dinamika di pasar, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
“Ekspor kita masih bagus, cadangan devisa kuat, dan neraca perdagangan tetap positif. Ditambah dengan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), ini akan membantu ketahanan rupiah ke depan,” jelasnya.
Kebijakan penyederhanaan struktur komisaris ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan BUMN, khususnya sektor perbankan, dikelola secara lebih profesional dan efisien guna menghadapi tantangan ekonomi global.***