Menteri Yassierli juga menambahkan bahwa hampir 4.000 unit BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, dan komunitas harus dimanfaatkan secara optimal.
"Fasilitas ini bukan hanya milik Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi milik negara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama," tegasnya.
Dengan langkah strategis ini, diharapkan pemberdayaan UMKM di Indonesia dapat semakin berkembang, memperkuat ekonomi nasional, dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.***