WartaPesona.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency/ NFA, dan Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan hingga tahun 2023 masih ada 68 kabupaten kota yang tergolong rentan rawan pangan.
Rilis data Bapanas dan BPS menyebut sebanyak 68 kabupaten kota rentan rawan pangan itu tersebar di wilayah Indonesia Timur, wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan (3TP), dan kepulauan.
Namun demikian, Bapanas dan BPS menyatakan jumlah kabupaten kota rentan rawan pangan pada tahun 2023 itu menurun dibandingkan data tahun 2022.
Baca Juga: Ribuan tiket gratis opening ceremony Peparnas 2024 Solo Jawa Tengah, ludes!
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo, mengatakan jika pada tahun 2022 jumlah kabupaten kota rentan rawan pangan sebanyak 74 daerah.
Nyoto Suwignyo mengungkapkan hal itu saat merilis Kajian Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan, belum lama ini.
Dia menjelaskan, bahwa 68 kabupaten kota rentan rawan pangan itu berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) tahun 2023.
Baca Juga: Belum tahu cara pakai meterai elektronik, e-Meterai? Berikut ini cara beli dan memasangnya
Sementara itu, Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) yang menunjukkan persentase penduduk Indonesia kurang gizi juga diketahui menurun jumlahnya.
Pada tahun 2022 angka PoU sebesar 10,21 persen, dan tahun 2023 turun menjadi 8,53 persen.
Nyoto Suwignyo menegaskan, Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan ini memberikan informasi terkait analisis kerawanan pangan yang spesifik.
Baca Juga: Teras Malioboro, destinasi wisata belanja di Kota Jogja, komplit, apa saja ada!
Hasil analisis secara garis besar disajikan dalam bentuk peta tematik level nasional, yang membandingkan kerawanan pangan di tingkat provinsi, dan kabupaten kota.
Selain itu, hasil analisis juga memberikan gambaran mengenai faktor penyebab risiko kerawanan pangan, yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, dan kurangnya pelayanan stunting.