Presiden Prabowo Desak Investigasi Transparan atas Penembakan WNI di Malaysia, Ingatkan Warga Akan Risiko Jalur Ilegal

WartaPesona.com- Jakarta, 30 Januari 2025 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

Ia percaya bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan investigasi secara transparan dan menyeluruh demi mengungkap fakta yang sebenarnya.

"Kita ingin ada investigasi yang jelas dan adil. Pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak WNI dilindungi," ujar Presiden usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025 di Jakarta, Kamis (30/1).

Baca Juga: Rapim TNI-Polri 2025: Presiden Prabowo Tegaskan Loyalitas Tanpa Batas untuk Negara

Presiden Prabowo juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja atau jalur keberangkatan ke luar negeri yang tidak resmi.

Ia menegaskan bahwa tindakan ilegal dapat berujung pada konsekuensi berat, termasuk tindakan hukum dari negara tujuan.

"Jangan sampai kita menjadi korban sindikat yang menawarkan pekerjaan atau perjalanan dengan cara-cara yang tidak sah. Ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan nyawa," tegasnya.

Baca Juga: Perkuat Sinergi Strategis, Presiden Prabowo Sambut Menteri Suhail di Jakarta

Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengenai kasus ini dalam pertemuan bilateral di Kuala Lumpur beberapa hari lalu.

Ia memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi dengan otoritas Malaysia untuk menegakkan keadilan bagi korban.

"Kami sudah membicarakan hal ini dengan pemerintah Malaysia. Kita ingin ada langkah yang jelas dan investigasi yang transparan," imbuhnya.

Selain itu, Presiden memastikan bahwa pemerintah akan menangani pemulangan WNI yang terdampak dalam kasus ini melalui koordinasi lintas kementerian dan jalur diplomasi resmi.

Dengan sikap tegas pemerintah, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih waspada dan mengikuti prosedur resmi jika ingin bekerja atau bepergian ke luar negeri.***